Peluangusahaterbaru.com oleh Setiawan Ichlas, Jakarta – Kepala Ekonom Faisal Basri mengkritik kebijakan pemerintah yang mendorong pembelian sepeda motor dan mobil listrik.
Menurut Faisal Basri, anggaran yang ada dalam APBN saat ini sudah tidak memadai lagi. Ia melihat beberapa pengeluaran prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat bisa ambruk jika pemberian sokongan ini terlaksanakan.
“Hanya melalui insentif pajak, karena sokongannya memilukan. Mereka yang tidak mampu memperoleh bantuan, misalnya untuk angkutan umum. Saya setuju dengan bantuan MRT, akhirnya masyarakat akan beralih ke angkutan umum,” kata Faisal dalam wawancara dengan Faisal Basri pada salah satu stasiun televisi nasional. Jakarta, Minggu (4 September 2022).
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan beberapa anggaran prioritas yang manfaatnya langsung ke masyarakat sebenarnya bisa teralihkan ke anggaran pendukung. Beberapa persyaratan anggaran, seperti membayar bunga utang pemerintah dan gaji pegawai negeri yang relatif tinggi, sulit untuk turun.
“Anggaran APBN sudah benar. Tak ayal (anggaran primer akan menunjang motor listrik). Karena kalau ada yang minta uang ke Menteri Keuangan, katanya, ada yang siap berkorban? Rencana pemberian sokongan datang pada saat pemerintah juga berencana memangkas anggaran tiket kereta api murah. Anggaran pelayanan publik KA ekonomi sebesar Rp 2,55 triliun, naik dari tahun lalu Rp 3,05 triliun.
“Semakin banyak standar moral yang ada pada banyak negara dan juga pada perusahaan. Sayangnya, batu bara kita terkepung oligarki”, keluhnya.
BACA : KAI Jakarta menawarkan 2.550 tiket kereta dengan potongan 20 persen
Menurutnya, situasi objektif yang sama tidak hanya ada pada bidang kendaraan listrik. Tapi juga untuk minyak pemanas (BBM). Sekitar 6 juta hektar lahan untuk memproduksi bensin dari minyak sawit. Artinya, semakin banyak hutan yang telah terpangkas, dan ini bertentangan dengan semangat pengurangan emisi karbon. Menurutnya, tidak ada langkah bersama, namun semuanya masih secara terpisah.
“Gazelle berasal dari kelapa sawit dan pada tahun 2025 membutuhkan sekitar 6 juta hektar lahan untuk mewujudkannya, akhirnya mereka bertengkar lagi. Tidak ada satu pun langkah bersama karena masing-masing pihak berinvestasi dengan cara mereka masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, dukungan terhadap sepeda motor listrik kurang tepat, karena seharusnya dukungan kepada kelompok masyarakat miskin yang bersifat publik. Faisal Basri menilai, dana bantuan akan lebih cocok untuk kendaraan listrik berbasis angkutan umum.
Selain itu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan BBM Pertamina mendorong pembangunan kilang baru dan peningkatan kilang. Yang artinya penggunaan bahan bakar fosil akan semakin meningkat, namun juga menurunkan impor.
“Kita baru sebatas turunkan impor belum turunkan gas rumah kaca dari transportasi,” tegasnya.
Baca artikel lebih banyak penulis Setiawan Ichlas