JAKARTA, PELUANGUSAHATERBARU SETIAWAN ICHLAS – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menkeu Korsel Choo Kyung-Ho guna membahas peluang investasi rantai produksi kendaraan listrik (EV) sampai tentang Visa on Arrival.
Menurut Luhut, sebagai negara yang saling melengkapi satu sama lain, Indonesia dan Korea Selatan merupakan mitra bisnis yang saling menguntungkan keduanya.
“Kekayaan alam Indonesia yang melimpah serta pangsa pasar Electric Vehicle yang besar adalah masa depan bagi pengembangan industri EV dan ekosistem pendukungnya serta investasi perusahaan Korsel dalam membangun seluruh rantai produksi EV di Indonesia akan jadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan di masa depan,” tulis Luhut Pandjaitan pada unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Jumat (24/3/2023).
Tidak cuma mengenai investasi produksi EV, dibahas juga soal kemudahan perjalanan bagi wisatawan lewat kemungkinan mempertimbangkan penerapan kebijakan Visa on Arrival untuk WNI seperti yang sudah Indonesia peroleh dari Jepang.
Luhut sendiri bakal berada di Korea Selatan selama beberapa hari ke depan untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi antara Indonesia dan Korea Selatan guna memperingati 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara ini.
Investasi Korea Selatan
Luhut pun menyampaikan antusiasnya untuk dapat menarik lebih banyak investasi dari negeri ginseng tersebut.
“Antusias karena momen penting ini harus saya manfaatkan sebaik mungkin secara konkret dengan mendapatkan lebih banyak investasi dari Korea Selatan,” tambahnya.
Luhut juga menyampaikan apresiasi serta terima kasihnya kepada Choo Kyung-Ho dan pemerintah Korea Selatan yang berkomitmen untuk memastikan investasi Menkeu Korsel di Indonesia berjalan sesuai rencana.
“Semoga dengan berkah bulan Ramadhan, pertemuan tingkat tinggi pertama antara Indonesia dengan Korea Selatan membuahkan hasil yang signifikan bagi kedua negara,” katanya.
Diketahui, kebijakan visa on arrival (VoA) yang diberlakukan ke 23 negara dinilai dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Menambah pula kantong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Tarif PNBP untuk VoA khusus wisata mengacu dari Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, senilai Rp500 ribu.
“Sejak dibuka pada 7 Maret lalu, total kedatangan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan VoA sebanyak 449 pax, mendapat total PNBP sebesar Rp224 juta,” kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada konferensi pers virtual, Senin (14/3/2023).
Baca artikel lebih banyak penulis Setiawan ichlas
